Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan berbagai lembaga negara untuk menerapkan kedisiplinan dan ketertiban dalam seluruh aktivitas institusinya. Ia menegaskan bahwa semua elemen negara harus beroperasi dengan profesionalitas tinggi agar sistem pemerintahan berjalan lancar dan akuntabel.
Instruksi Utama
Prabowo meminta agar TNI yang ditugaskan di kementerian atau lembaga selain bidang pertahanan —– saat revisi Undang‑Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI —– harus dalam status pensiun, agar tidak aktif sebagai militer saat menempati jabatan sipil. Antara News Sulawesi Utara+1
Ia juga meminta agar lembaga negara memperkuat koordinasi antar-instansi, menjaga kerapian administratif, dan menerapkan standar etika yang jelas guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Latar Belakang Perubahan
Pemerintah mengusulkan revisi UU TNI yang mencakup pengaturan kembali penempatan personel TNI dalam jabatan sipil, usia dinas TNI, dan kedudukan TNI dalam ketatanegaraan. Tempo+1
Dalam sambutannya, Prabowo menyebut bahwa penempatan TNI aktif di lembaga sipil tanpa pensiun terlebih dahulu dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan profesionalitas lembaga yang bersangkutan.
Fokus Kepada Disiplin & Ketertiban Lembaga
Presiden menegaskan bahwa lembaga negara tidak boleh menunda atau mengabaikan pertanggungjawaban administratif, keuangan maupun operasional. Ia meminta semua pimpinan institusi memastikan mekanisme pengawasan internal berjalan efektif, proses pemanggilan dan audit dilakukan tepat waktu, dan pelaporan publik dilaksanakan secara transparan.
Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa lembaga yang memiliki tugas pada stabilitas nasional, keamanan dan intelijen harus ekstra disiplin supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau tumpang-tindih fungsi.
Implikasi Kebijakan
-
TNI dipastikan akan kembali menguatkan peran pertahanan dan keamanan negara secara profesional, dengan pemisahan tegas terhadap jabatan sipil.
-
Lembaga sipil dan kementerian memiliki kewajiban lebih besar untuk menegakkan tata kelola yang tertib, demi mencegah praktik yang buruk dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.
-
Publik akan menaruh harapan lebih besar pada akuntabilitas dan integritas lembaga pemerintah, sehingga pemerintah harus mampu mengikuti standar yang ditetapkan.
Tantangan yang Dihadapi
Pelaksanaan instruksi ini menghadapi sejumlah tantangan:
-
Adaptasi birokrasi lama ke pola disiplin baru memerlukan waktu dan sumber daya pelatihan.
-
Pengawasan internal harus ditingkatkan agar perubahan kebijakan tidak sekadar formalitas.
-
Komunikasi yang jelas diperlukan agar seluruh unit di lembaga-lembaga negara memahami dan menjalankan instruksi presiden secara menyeluruh.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedisiplinan dan ketertiban bukan sekadar aturan administratif, melainkan pondasi utama pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Ia menyoroti pentingnya mental prajurit dalam seluruh struktur birokrasi, agar semangat loyalitas dan tanggung jawab menular ke lembaga negara lainnya.
Prabowo menyampaikan arah kebijakan ini dalam rapat koordinasi nasional bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan para kepala lembaga strategis di Jakarta. (cnnindonesia.com)
Presiden juga menegaskan bahwa disiplin menjadi ukuran moral seorang pejabat publik. Ia menolak budaya kerja yang menunda laporan, mengabaikan arahan, atau melakukan penyimpangan administrasi. Pemerintah, kata Prabowo, hanya bisa dipercaya rakyat jika pejabatnya memegang teguh etika dan tanggung jawab.
Kebijakan ini sejalan dengan program reformasi birokrasi gelombang kedua yang digulirkan sejak awal pemerintahannya. Pemerintah berfokus membentuk sistem pengawasan lintas lembaga dan menerapkan reward and punishment bagi aparatur yang melanggar disiplin. (kompas.com)
Analisis Dampak
-
Untuk TNI: Kebijakan ini memperkuat netralitas militer dan memastikan prajurit fokus pada pertahanan negara.
-
Untuk Lembaga Sipil: Regulasi kedisiplinan meningkatkan integritas serta menekan praktik penyalahgunaan jabatan.
-
Untuk Pemerintah Secara Umum: Disiplin birokrasi akan mempercepat realisasi program nasional tanpa hambatan administrasi.
-
Untuk Publik: Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan meningkat karena transparansi dan ketertiban menjadi prioritas.
Kesimpulan Tambahan
Instruksi Prabowo menunjukkan arah pemerintahan yang tegas dan terukur. Ia ingin seluruh lembaga negara menjadi mesin pemerintahan yang efisien, cepat, dan berorientasi hasil. Disiplin bukan hanya slogan, tetapi alat kontrol moral dan profesionalisme bagi seluruh pejabat publik. Dengan pelaksanaan yang konsisten, kebijakan ini dapat menjadi fondasi bagi Indonesia yang berdaulat, kuat, dan dipercaya rakyat.