Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengerahkan dokter, perawat, obat, dan membentuk satgas nakes untuk menanggulangi lonjakan penyakit pascabanjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar—di tengah banyak fasilitas kesehatan terdampak.
Kronologi singkat situasi kesehatan pascabanjir
Banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa provinsi di Pulau Sumatra membuat akses layanan kesehatan terganggu, pengungsi menumpuk di posko, dan risiko penyakit pascabanjir meningkat. Komisi IX DPR menilai kondisi lapangan telah mencapai titik kritis sehingga perlu intervensi cepat dari Kemenkes. detiknews+1
Seruan DPR: kirim nakes, obat, dan bentuk satgas tanggap bencana
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mendesak Kemenkes untuk segera menurunkan tim medis lengkap—dokter umum dan spesialis, perawat, bidan, sanitarian—serta menyiapkan obat-obatan dan posko kesehatan di titik-titik pengungsian. DPR juga mengusulkan pembentukan Satgas Nakes Tanggap Bencana agar respons lebih cepat dan terkoordinasi. detiknews+1
Fasilitas kesehatan banyak terdampak — kapasitas layanan menurun
Temuan anggota DPR menunjukkan puluhan fasilitas layanan kesehatan terdampak: ada laporan sekitar lebih dari 15 rumah sakit yang tidak beroperasi di provinsi-provinsi terdampak, kondisi yang memperparah masalah akses layanan bagi korban. Kondisi ini memperkuat argument DPR agar Kemenkes mengirim tenaga medis tambahan. www.jpnn.com
Data penyakit & kebutuhan medis di lapangan
Laporan Pusat Krisis Kemenkes menyebut ratusan kasus penyakit pascabanjir tercatat, dengan ISPA, demam, dan hipertensi sebagai kelompok kasus terbanyak — total 715 kasus terlapor di salah satu provinsi pelaporan (Sumbar) dalam periode tertentu — menandakan kebutuhan mendesak terhadap layanan medis di pengungsian dan daerah terpencil. www.jpnn.com
Respons Kemenkes: peninjauan lapangan dan upaya pemulihan layanan
Kemenkes menyatakan telah menurunkan tim Pusat Krisis Kesehatan dan melakukan peninjauan lapangan sejak awal kejadian; menurut keterangan resmi, Kemenkes memonitor operasional rumah sakit dan puskesmas serta mencatat puluhan fasilitas terdampak, sementara sebagian mulai pulih setelah intervensi awal. Namun DPR menilai upaya itu perlu dipercepat dan diperkuat. Kementerian Kesehatan RI+1
Mengapa pengiriman nakes itu mendesak
-
Mencegah lonjakan wabah penyakit — sanitasi buruk dan kondisi pengungsian padat memicu ISPA, diare, infeksi kulit, dan potensi DBD. www.jpnn.com
-
Mengisi kekosongan layanan — rumah sakit/puskesmas yang rusak atau tidak beroperasi harus ditopang tim medis mobile agar pasien tidak terlantar. www.jpnn.com
-
Perawatan kelompok rentan — bayi, ibu hamil, lansia, dan pasien kronis butuh prioritas pemeriksaan dan pengobatan agar komplikasi bisa dicegah. detiknews
Rekomendasi operasional (apa yang DPR minta agar Kemenkes lakukan sekarang)
-
Kiriman darurat nakes & obat: tim dokter umum, perawat, bidan, sanitarian, dan ahli gizi diturunkan ke posko-posko pengungsian. detiknews
-
Posko kesehatan bergerak (mobile clinic): mengatasi akses terputus dan menjangkau desa terpencil. detiknews
-
Pemetaan fasilitas & prioritas restorasi: identifikasi RS/Puskesmas yang rusak agar prioritas perbaikan dapat dipercepat. Kementerian Kesehatan RI
-
Pembentukan Satgas Nakes Tanggap Bencana: unit khusus Kemenkes untuk respons cepat pada bencana serupa di masa depan, seperti diusulkan Komisi IX. detiknews
Tantangan pelaksanaan
-
Logistik dan akses ke lokasi terisolasi masih menjadi hambatan utama.
-
Kebutuhan tenaga medis spesialis (bedah, anak, kebidanan) melebihi kapasitas lokal. detikHealth
-
Koordinasi multi-lembaga (BNPB, TNI/Polri, Pemda, relawan) harus optimal agar pengiriman bantuan tidak terduplikasi dan tepat sasaran. Kementerian Kesehatan RI
Kesimpulan
Kondisi pascabanjir-longsor di Sumatra menempatkan beban berat pada sistem kesehatan lokal. DPR — melalui Komisi IX — secara terbuka mendesak Kemenkes turun tangan cepat: mengirim tenaga kesehatan, obat, dan membentuk satgas nakes tanggap bencana. Kemenkes telah melakukan langkah awal, tetapi menurut DPR langkah tersebut harus dipercepat dan diperkuat agar korban tidak berlanjut menjadi krisis kesehatan. detiknews+1